Di kuartal ketiga tahun 2014, sebuah periode pemerintahan baru sedang dipersiapkan oleh kelompok-kelompok kerja di berbagai bidang di bawah Rumah Transisi. Salah satunya adalah Kelompok Kerja Ekonomi Kreatif (Pokja Ekraf) yang paling belakangan dibentuk, jadi hanya punya waktu sekitar dua bulan untuk menghasilkan sebuah Lembar Kerja. Tulisan ini merunut kembali pemikiran-pemikiran awal sekitar satu dekade lalu, ketika Ekonomi Kreatif menjadi salah satu sektor dalam struktur lembaga pemerintahan. Saat itu kita semua sedang sama-sama belajar dan berproses.
Sebelum masuk ke substansi ekraf, mungkin perlu disinggung dulu mengenai tugas dari tim transisi ini, merujuk dari paparan Yogi Suprayogi Sugandi, Ph.D. berjudul, “Kick-off Rumah Transisi Pokja Ekraf: Elaborasi Ide dalam Kebijakan”. Kebijakan publik, menurut Thomas R. Dye, adalah, “Whatever the government choose to do or not to do”. Sementara, kebijakan Indonesia yang terkenal sangat rumit dan birokratis, terbagi atas lima keputusan: (1) bersifat ke dalam (internal), (2) bersifat keluar (eksternal), (3) bersifat mengikat seluruh warga tanpa kecuali, (4) bersifat mengikat dengan pengecualian, (5) hybrid. Jadi, Tim Transisi digolongkan sebagai sebuah tim yang merumuskan kebijakan, bukan sebagai implementor kebijakan (terkecuali bila salah satu dari Tim Transisi terpilih dalam kabinet berikutnya), namun ini pun akan rumit ketika berhadapan dengan birokrasi. Tim Transisi Pokja Ekraf mengusung berbagai macam ide tentang Ekraf, namun harus menjadi catatan bahwa tim ini hanya dapat merumuskan, sedangkan menerjemahkan perumusan tersebut ke pemerintah haruslah dengan tepat. Produk dari Tim Transisi disebut dengan produk Teknokrasi yang harus diterjemahkan oleh Birokrasi Pemerintahan.
Tim Pokja Ekraf bertugas membuat Lembar Kerja yang memuat rekomendasi untuk segala sesuatu yang perlu ada, direncanakan, disiapkan dan dilaksanakan bila Sektor Ekonomi Kreatif masuk ke dalam struktur pemerintahan. Termasuk rekomendasi Quick Win 100 Hari Kerja dan usulan bentuk kelembagaan Ekraf. Untuk menerjemahkan hasil Pokja Ekraf ke format dokumen birokrasi, Tim Pokja Ekraf dibantu oleh seorang konsultan ahli, Dr. Ir. Sugeng Santoso, M.T., QRGP, CGRE, yang sekarang menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Maritim di Kemenkomarves.
Selama dua bulan penuh, secara intensif, tim Pokja Ekraf berdiskusi dengan beragam narasumber of prominent positions in their respective professional fields, merumuskan dan mengujikan berbagai konsep implementasi Sektor Ekraf yang relevan bagi Indonesia, serta menyusun rekomendasi dalam narasi yang dapat dipahami baik oleh pemerintah maupun para pelaku Ekraf di Indonesia. Sesekali tim ini juga memaparkan perkembangannya kepada para Deputi Tim Transisi untuk mendapatkan masukan dan arahan.
Draf Lembar Kerja tertanggal 20 Agustus 2014 yang disusun oleh Kang Tb. Fiki Satari, Kang Gustaff H. Iskandar dan saya ini memuat sembilan bagian, yang kemudian dielaborasi menjadi Lembar Kerja final dalam versi yang lebih lengkap, yang memuat rekomendasi perwujudan Sektor Ekonomi Kreatif di Indonesia.
=====

[I] Janji Kampanye & 9 Piagam. Proses diawali dengan mencermati Janji Kampanye dan 9 Piagam yang menjadi Visi presiden terpilih. Hal-hal seperti Tol Laut, ekonomi rakyat, dan perluasan pasar ekspor dieksplorasi dari sisi relevansinya dengan Ekraf. Arahan ini menunjukkan bahwa pengembangan Ekraf bukan hanya dilakukan secara ‘internal’, atau terbatas pada sub-sub sektor industri kreatif saja, tapi untuk memetakan peran Ekraf dalam sektor-sektor penting lainnya.

[II] Identifikasi Peran Berdasarkan Potensi Kewilayahan. Setiap wilayah tentunya memiliki potensi unggulnya masing-masing dalam Ekosistem Ekraf. Misalkan, ada wilayah dengan kekayaan SDA yang beragam dan melimpah, sehingga menjadi andalan sumber bahan baku sub-sektor Kriya dan Desain. Ada wilayah yang memiliki kawasan industri massal dengan SDM terampil yang dapat menjadi sentra produksi; ada yang sarat dengan perguruan tinggi dan pusat riset sehingga dapat menjadi sentra penelitian dan pengembangan; dst.

[III] Pemetaan Wilayah Berdasarkan Kota. Dilakukan juga pemetaan di skala kota terkait potensi unggul dalam Ekosistem Ekraf. Wilayah Indonesia sangat luas, kondisi setiap kotanya sangat beragam, sehingga identifikasi potensi unggulan ini akan menjadi asupan bagi penyusunan strategi Ekraf secara bottom up.

[IVa] Strategi. Pengembangan Sektor Ekraf dapat dilakukan dengan strategi Pelaku, Pusat Data, dan Captive Order. Strategi Pelaku mempertimbangkan skala mikro, kecil, menengah dan besar (dengan segala kriterianya); masing-masing disesuaikan dengan kapasitasnya untuk memenuhi permintaan/kebutuhan lingkup kota, provinsi dan nasional. Strategi Pusat Data produk & jasa kreatif meliputi pengembangan portal pemasaran, promosi, dan etalase internasional.

[IVb] Strategi. Strategi Captive Order kurang lebih serupa dengan government procurement, pemerintah sebagai off-taker, di mana dilakukan identifikasi kebutuhan produk oleh lembaga-lembaga pemerintahan yang dapat dipenuhi oleh para pelaku dan pengusaha di Sektor Ekraf. Untuk itu, perlu dilakukan klasterisasi produk sekaligus profiling sub-sektor industri kreatif yang dapat memenuhi kebutuhan produk-produk tsb.

[V] Lembaga. Pengampu Sektor Ekraf diusulkan dalam bentuk UKP-Ekraf dengan piloting yang meliputi hal-hal kewilayahan (desa, kota, dst.), juara/unggulan (baik produk, pelaku maupun kebijakan), kurikulum, pusat data dan kebijakan; masing-masing mengampu tugas & target tertentu dalam jangka waktu yang disepakati.

[VI] Daya Dukung. Pelaksanaan Sektor Ekraf membutuhkan dukungan infrastruktur (dasar & penunjang) dan lintas kementerian dalam fungsi-fungsi koordinasi, fasilitasi, dst., sehingga diperlukan pemetaan keterlibatan K/L dan sektor-sektor terkait.

[VII] Pemangku Kepentingan. Di tahun 2014, telah diidentifikasi 6 (enam) unsur pemangku kepentingan (stakeholders) Sektor Ekraf, yang kini kerap disebut sebagai “helix”. Dalam bagan ini, helix ke-6 adalah Financing Institution, baik perbankan maupun non-perbankan, namun disebut sebagai Aggregator ketika mulai dimunculkan di tahun 2020.

[IX] Usulan Koordinasi. UKP-Ekraf (Unit Kerja Presiden Bidang Ekonomi Kreatif) adalah bentuk kelembagaan yang diusulkan sebagai pengampu Sektor Ekraf, melaporkan langsung ke presiden melalui UKP4 (Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan).
=====
Belum lama ini, saya sempat bongkar-bongkar perpustakaan mendiang bapak di Jakarta dan menemukan buku yang tipis tapi sarat semangat, berjudul “Sejarah, Cita-cita dan Pengaruhnya: Konperensi Asia-Afrika Bandung” (1977) yang memuat ceramah Dr. H. Roeslan Abdulgani pada tanggal 26 Oktober 1974 di Gedung Kebangkitan Nasional Jakarta.
Usulan Indonesia ditanggapi dengan skeptis oleh PM lainnya, karena rencana-rencana sebelumnya untuk menyelenggarakan
Kebangkitan Asia Afrika melalui Konperensi Bandung ini membuka mata dan hati dunia Barat yang selalu menganggap remeh dunia AA, demikian pendapat Vera Micheles Dean, seorang guru besar di New York University, melalui bukunya “The Nature of the Non Western World” dalam bab “Land of Bandungia”, “Here is the terra incognita of the 20th century, which is yet to be carefully surveyed and properly mapped by the West. Here is the Land of which we know so little — the land that we might call Bandungia in honor of the first Afro-Asian Conference in history held at Bandung, Indonesia, in April 1955. […] This land of Bandungia is peripatetic”. Bandung itu peripatetic, dinamis, berputar-bergerak.
Apa perbedaan antara gagasan Konperensi Bandung 1955 (Dasa Sila Bandung) dan Konperensi Beograd 1961 (non-blok)? Keduanya sama-sama bermaksud meredakan kegentingan internasional sebagai akibat meruncingnya perang dingin; dan mendobrak bipolarisasi dunia dari perang dingin ke multipolar dunia, serta mendorong suasana konfrontasi super power ke arah koeksistensi secara damai.
Faktor apa saja yang menyebabkan suksesnya KAA? (1) Kuatnya dan mendalamnya cita-cita solidaritas Asia Afrika dalam menghadapi dominasi Barat dalam segala bentuk dan manifestasinya seperti kolonialisme, imperialisme, fasisme, komunisme, dsb.; (2) Situasi dan kondisi sekitar tahun 1954-1955 di mana cita-cita tersebut tumbuh dan berkembang; (3) Bangsa Indonesia sendiri sebagai pemrakarsa dan tuan rumah KAA telah membangkitkan suatu pushing power dan organisational skill yang menjamin suasana kondusif bagi berjalannya konperensi.





On 27 August 2024, I shared about “Future Workforce in The Creative Economy: Creative Community Network Roles & Impacts” in a Panel Discussion on “Leaving no one behind: Preparing a skilled workforce in the creative economy”, as a part of a Workshop on Promoting Social Inclusion in the Creative Economy Sector to Accelerate SDGs Achievement in Indonesia, held by the UN Department of Economic and Social Affairs (UNDESA) and The Ministry of Tourism and Creative Economy (Kemenparekraf). Here I got the chance to meet 




On 7 September 2024, I went to Malacca, Malaysia, for a talk and a workshop titled “Placemaking & Identity: City Branding & Placemaking for Community Resilience” as a series of event called “Vibrant Melaka: Creating A People-Centric Living Space“. Happy to hook up again with 





















The next adventure should also be posted separately! The Global Creative Economy Council (GCEC) made a study trip to Central Asia: Bishkek (Kyrgyzstan), Almaty (Kazakhstan) and Tashkent (Uzbekistan) – where we participated in the 3rd edition of the World Conference on Creative Economy (WCCE), 2-4 October 2024. As a member of WCCE International Steering Committee, I was right away occupied with WCCE matters and ‘duties’. But before arriving in Tashkent, I was fully immersed in an amazing experience, witnessing how the creatives in Central Asia, aptly represented by 



















































