Friends of Creative Economy 2023

Friends of Creative Economy (FCE) diinisiasi pada tahun 2018 oleh BEKRAF dan Kemlu, menjelang diselenggarakannya World Conference on Creative Economy (WCCE) yang pertama di Bali, akhir 2018. Sebelum WCCE tersebut berlangsung, dilaksanakan dua Preparatory Meetings, di mana terdapat juga pertemuan FCE yang terdiri dari negara-negara dan lembaga dunia yang telah mempraktikkan, atau bahkan mengandalkan sektor Ekonomi Kreatif sebagai strategi pembangunan, terutama melalui dukungan kebijakan. Karena salah satu tujuan WCCE adalah untuk memperoleh insights & informasi bagaimana Ekonomi Kreatif berjalan di negara-negara yang berbeda, terutama dalam menghubungkan antara kebijakan, pelaku profesional di sub-sub sektor industri kreatif, dan seluruh pihak lain yang terlibat. Sejak itu, meskipun bentuknya non-binding, atau bukan berupa organisasi yang menuntut komitmen penuh dari para anggotanya, FCE Meeting selalu digelar berdampingan dengan WCCE.

Begitu pula baru-baru ini, dalam rangka mempersiapkan WCCE ke-4 di Uzbekistan, yang rencananya akan diselenggarakan pada 2-4 Oktober 2024. Kemenparekraf mengadakan FCE Meeting pada tanggal 4 Oktober 2023 di BSD, dengan tema “Designing and Delivering A Robust Policy Support to Creative Economy“.

Presentasi saya di kesempatan ini berjudul “Bali Creative Economy Roadmap: Towards Concrete and Impactful Actions“, yang bermaksud menggaris-bawahi ketersinambungan topik dan hasil dari satu WCCE ke WCCE yang berikutnya. Agar jangan sampai WCCE ‘mementahkan kembali’ konsep atau gagasan mendasar yang telah didiskusikan di event sebelumnya. Berikut ini deck presentasi bersama penjelasannya, mudah-mudahan dapat menjadi masukan konkrit.

=====

Pada slide awal ini, diperlihatkan hasil dari WCCE ke-3 yang diselenggarakan di Bali sebagai official side-event bagi G20 2022, berupa Bali Creative Economy Roadmap. Hasil dari WCCE diharapkan merupakan langkah berikut dari WCCE sebelumnya; diupayakan tidak mengulang pernyataan yang sama, namun membangun dari yang sebelumnya. Peta jalan ini bermaksud untuk memetakan prioritas arah pengembangan ekonomi kreatif di berbagai negara, yang ditentukan oleh konteks kepentingan dan potensi masing-masing.

Pada bagan, spektrum sumbu y mengarah pada Current State dan Future Landscape; sumbu x pada Conceptual Ideas dan Concrete Action. Bagi Indonesia, isu utama ekonomi kreatif dipetakan di setiap kuadran seperti yang tertulis dalam highlight box kuning di slide 4. Isu-isu ini merujuk pada beberapa white paper dan rekomendasi kebijakan yang telah dirumuskan di berbagai forum global, di mana terdapat kontribusi dan keterlibatan langsung dari Indonesia, seperti G20 (2020, 2021, 2022), ADBI Policy Brief, UCLG Culture Summit, ASEAN Creative Economy Business Forum, Global Solutions Network, Beyond Urban (UNESCO Cities Platform x ICCN), PEC International Advisory Council, dan sebagainya.

Slide berikutnya memuat linimasa hingga tahun 2043, di mana diperkirakan bahwa empat kuadran tersebut dapat dibentangkan dalam kisaran tahun-tahun tertentu. Sehingga isu-isu pada peta jalan pun dapat disusun sesuai dengan skala prioritas dan relevansinya terhadap situasi dan kondisi tertentu.

Slide 6 dan 7 dengan judul inclusivity, informal economy, intermediary, aggregators memuat  contoh isu pada kuadran Current State – Conceptual Ideas, berupa riset yang dilakukan oleh (saat itu bernama) International Advisory Council of Creative Industries Policy and Evidence Centre (PEC) yang berpusat di Inggris dengan tema informal economy. Riset ini mengangkat bagaimana beragam praktik ekonomi kreatif di mana para pekerja sektor informal, termasuk usaha mikro dan rumahan, berkontribusi pada rantai produksi barang/jasa kreatif, terutama di negara-negara bagian Selatan (the Global South). Juga model intermediary atau agregator dalam ekosistem ekonomi kreatif, mengenai metoda keterlibatan sektor informal dalam rantai produksi barang/jasa kreatif, merujuk dari salah satu artikel dalam ADBI Policy Brief (2021), berjudul “How Governments Could Better Engage with The Working Practices of The 21st Century Creative Economy”.

Berikutnya, kuadran Current State – Concrete Action, pada slide 8, 9, 10 dengan judul up-/re-skilling, creativity & innovation in decision making, creative ideas and policy standards, memuat Rekomendasi Kebijakan “Inclusive Creative Economy and The Future of Work” (G20 Riyadh, 2020) yang memuat argumen bahwa ekonomi kreatif merupakan sektor yang berpeluang besar membuka lapangan kerja secara inklusif di masa mendatang (slide 8); penguatan kelembagaan ekonomi kreatif melalui keberlangsungan diskursus di kalangan akademik terkait ekonomi kreatif dan/atau kreativitas pada umumnya (ICON ARCCADE, FSRD ITB) dan pengesahan kebijakan yang didorong oleh komunitas (Perda Ekraf Kota Bandung No.01/2021) (slide 9); serta DesignAction.bdg, workshop Design Thinking bersama pemerintah untuk menguji kebijakan dan/atau menghasilkan cara-cara inovatif dalam menerapkan kebijakan/regulasi bagi seluruh stakeholder kota (slide 10).

Slide 11 menampilkan contoh penerapan kuadran Future Landscape – Concrete Action dengan cakupan IP, IP marketing & financing in the Global South, mitigation of counterproductive impacts from the digital world. Salah satu model yang sedang berjalan adalah Lokanima, sebuah agregator bagi UMKM konten digital di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari di Jawa Timur, di mana upaya untuk pendanaan berbasis kekayaan intelektual dilakukan, namun belum sepenuhnya berjalan penuh sesuai dengan yang dimaksud oleh undang-undang.

Slide 12-16 mengilustrasikan penerapan kuadran Future Landscape – Conceptual Ideas, dengan tema creative city index, culture-based innovation and future discoveries. Indeks Kota Kreatif (IKK) yang digagas ICCN di sekitar 2016, dan telah melalui FGD lintas K/L dengan dukungan dari Kemenko Ekonomi di tahun 2017 (ketika sektor ekonomi kreatif masih di bawah koordinasi Kemenko Ekonomi), merupakan upaya menyelaraskan antara 10 Prinsip Kota Kreatif ICCN, berbagai existing indexes, dengan indeks kinerja pemerintah Indonesia. Gagasan ini seluruhnya terangkum dalam Buku Putih Kota Kreatif ICCN (2017, 2021), dan menjadi dasar pembuatan dashboard IKK yang dimaksudkan menjadi alat bantu pemda dalam membuat kebijakan.

Di skala nasional, pengembangan dashboard tersebut mengalami tantangan dalam kompilasi/validasi data dan sumber daya, sehingga konsep dasarnya diterapkan pada skala provinsi, di Jawa Barat, oleh Komite Ekonomi Kreatif & Inovasi (KREASI) Jawa Barat dan Pemprov Jabar. Dimulai sejak 2020, hasil indeks ini dimuat dalam PROSPEK – semacam laporan kinerja sektor ekraf di Jawa Barat – yang terbit setiap tahun, dan telah menjadi rujukan bagi pemkot/pemkab dalam menyusun strategi pembangunan di wilayah masing-masing. Setiap tahunnya, indeks ini mengalami perbaikan dan penajaman, dengan menggunakan 10 variabel untuk mengukur potensi ekraf di tiap kota/kabupaten di Jawa Barat, dan dapat diunduh dari website KREASI Jabar.

Penerapan lain menitik-beratkan pada karya-karya inovasi yang menitik-beratkan pada penerapan teknologi yang tepat guna dan kontekstual bagi permasalahan dan potensi Indonesia. Pada slide ini diperlihatkan karya-karya dari Jawa Barat yang telah diseleksi dan dimuat dalam PROSPEK, dengan isu yang berbeda-beda: limbah plastik/upcycling, ketahanan pangan/reduced food waste, responsible fashion, dan transformasi digital untuk kesetaraan. Sebagai negri dengan kekayaan ragam sumber daya alam, sudah seharusnya eksplorasi dan inovasi diarahkan pada karya-karya dan temuan-temuan yang memihak pada upaya-upaya peningkatan kesejahteraan SDM lokal.

Begitu pula yang hendak diperlihatkan pada slide 15, yang memuat karya dari komunitas litbang, perguruan tinggi, dan perusahaan yang mengangkat kekhasan sumber daya budaya dan material lokal. Namun hingga kini tantangan utama kita masih pada peningkatan skala produk, dari laboratorium/studio berupa purwarupa/prototype, atau dapat dijual dalam jumlah sangat terbatas, menjadi produk yang siap dipasarkan dalam skala industri. Sementara, off taker atau konsumen potensial telah terpetakan dengan baik, dan feasibility proses produksi juga telah diperhitungkan; yang diperlukan adalah investasi signifikan hingga produk tersebut dapat memiliki nilai ekonomi yang kompetitif, dengan dampak lingkungan dan sosial yang juga seimbang.

Slide terakhir menampilkan dukungan nyata dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Koperasi & UKM, yang mendirikan laboratorium Future SMEs di basement gedung SMESCO di Jakarta, terdiri dari Future Mobility, Future Fashion, Future Craft dan Future Food yang dimaksudkan menjadi laboratorium bagi UMKM, yang pada umumnya tidak mengalokasikan anggaran untuk proses litbang bagi produk atau proses produksi mereka. Bila sistem ini bekerja dengan baik, idealnya akan dapat meningkatkan kapasitas UMKM di seluruh pelosok Indonesia di hilir, sambil juga membuka peluang eksplorasi dan penelitian terhadap sumber-sumber daya (material, budaya, teknik produksi) khas/asli Indonesia di hulu.

=====

 

 

 

 

Jenama Kota, Cipta Ruang

Salah satu kegiatan terbesar ICCN tahun 2023 ini adalah partisipasi dalam rangkaian acara Pekan Kebudayaan Nasional (PKN) yang diselenggarakan oleh Dirjen Kebudayaan Kemdikbudristek. Salah satu dari delapan kurator PKN, Mas Handoko Hendroyono, yang adalah juga ExCo ICCN – dalam hal ini dibantu oleh para asisten kurator Mbak Melvi dan Mas Tara – mengajukan tema “Gerakan Kalcer: Jenama Kota & Cipta Ruang“, dengan menggandeng ICCN sebagai mitra dalam pelaksanaannya. Lalu terjadilah rangkaian kegiatan mulai dari Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) di Bandung untuk menyusun tim kerja, modul dan kurikulum di Bulan Juni, dilanjutkan dengan Lokakarya (luring) di Jakarta (13-15 Juli untuk 13 provinsi), Denpasar & Karangasem (19-22 Juli untuk 10 provinsi) dan Bandung (27-29 Juli untuk 14 provinsi), kemudian lokakarya (daring), penyusunan buku dan dokumentasi di sepanjang Agustus-September, hingga penyelenggaraan pameran di Galeri Nasional dan Festival PKN di Jakarta di Bulan Oktober.

ICCN melibatkan seluruh anggota jejaringnya di 37 provinsi dalam kegiatan ini. Lokakarya di Bandung (27-29 Juli) sekaligus juga menjadi ajang Rakornas ICCN, bekerja sama dengan penyelenggara mitra Bandung Creative City Forum (BCCF). Rangkaian lokakarya intensif luring dan daring selama beberapa bulan tersebut menghasilkan 37 program di 37 provinsi, berupa (pemberdayaan) penjenamaan kota dan/atau cipta ruang, yang dapat diwujudkan oleh para pelaku Hexa Helix di tiap kota/kabupaten. Seluruhnya terdokumentasi dalam “Buku PKN 2023 – Gerakan Kalcer untuk Jenama Berdaya“; prosesnya terangkum dalam “Modul Lokakarya PKN 2023“, yang semoga dapat segera diterbitkan oleh Kemdikbudristek.

Salah satu highlight dari rangkaian PKN Gerakan Kalcer dengan ICCN ini adalah dihasilkannya sebuah Rekomendasi sebagai aspirasi para pelaku lintas stakeholder kota/kabupaten kreatif se-Indonesia, yang diserahkan ke Dirjen Kebudayaan Bang Hilmar Farid; dititipkan, untuk dibawa sebagai masukan di Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI). Harapannya, tentu saja, butir-butir aspirasi ini dapat diadopsi oleh KKI menjadi kebijakan kebudayaan nasional.

Pada saat penyerahan versi finalnya di Festival PKN Oktober 2023, redaksional dokumennya diubah, bukan lagi hanya atas nama ICCN, tapi merepresentasikan seluruh pelaku/stakeholders ko/kab kreatif se-Indonesia. Di sini saya salinkan versi awalnya, karena terdapat frameworks ICCN yang menjadi konteks/landasan berpikir disusunnya rekomendasi ini. [Versi yang diserahkan ke Kemdikbud sekilas ada di slide yang mengilustrasi posting tentang UCLG Culture Summit 2023 ini: https://titalarasati.com/uclg-culture-summit-dublin-2023/]

Untuk selebihnya, dapat diikuti dari website dan sosial media penyelenggara dan para mitra, seperti Instagram ICCN, Instagram PKN dan website PKN.

 

=====

Rekomendasi | Gerakan Kalcer: Jenama Kota & Cipta Ruang | Kongres Kebudayaan 2023

  • ICCN merumuskan Budaya adalah satu dari 4 (empat) dasar pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif selain Teknologi, Media dan Inovasi. Sehingga keberadaannya dalam aktivitas Ekonomi Kreatif menjadi kunci keunggulan, mengingat kekuatan kekayaan ragam budaya Indonesia.
  • ICCN berpegang pada 10 Prinsip Kota Kreatif Indonesia dalam menerapkan Ekonomi Kreatif pada skala lokal (kabupaten/kota), di mana kata-kata kuncinya terkait langsung dengan pengembangan kebudayaan; antara lain: keberagaman, inklusivitas, partisipatif, kearifan lokal, kreativitas.
  • ICCN memiliki Catha Ekadasa, atau 11 jurus panduan aktivitas Ekonomi Kreatif untuk mewujudkan 10 Prinsip, yang dapat disesuaikan dengan berbagai karakteristik, kondisi dan kebutuhan wilayah di Indonesia.
  • Dalam Lokakarya Gerakan Kalcer: Jenama Kota & Cipta Ruang, perwakilan Hexa Helix dari 37 provinsi jejaring ICCN menyusun skenario aktivasi/program Ekonomi Kreatif di wilayah masing-masing dalam konteks penjenamaan kota (city branding) maupun cipta ruang (placemaking).    
  • Dari kegiatan lokakarya tersebut, diperoleh aspirasi yang juga merupakan rekomendasi kebijakan nasional bagi pengembangan dan penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif Indonesia, sebagai berikut:
  1. Adalah penting bagi setiap daerah untuk memiliki data/arsip budaya dan tradisi lokal yang komprehensif dan mudah diakses, sehingga dapat menjadi referensi valid bagi penyampaian konten-kontennya melalui beragam media populer, sekaligus berfungsi sebagai kompas pada navigasi pembangunan wilayah.
  2. Adalah penting bagi setiap pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, kota) untuk memiliki mitra kritis bagi pelaksanaan program-program budaya dan ekonomi kreatif sehingga menjadi progresif, berdampak, dan terukur.
  3. Ketersediaan ruang-ruang untuk berekspresi, berkumpul & berjejaring, berkarya, dan berkegiatan seni, budaya, kreativitas pada umumnya, yang layak dan terjangkau, menjadi hal yang wajib disediakan oleh pihak pemerintah pusat/daerah, BUMN, BUMD (mempercayakan pengelolaan ruang/gedung yang idle pad
    a mitra pelaku budaya/ekonomi kreatif); juga dengan dukungan dari pihak swasta/pemilik properti (investasi pada ruang dan program/kegiatan pelaku budaya/ekonomi kreatif).
  4. Dalam konteks hulu-hilir & ekosistem ekonomi kreatif, pemerintah wajib mengutamakan dan melindungi aset-aset sumber daya alam, sumber daya budaya, dan sumber daya manusia; terutama untuk menjamin kualitas rantai nilai produksi & konsumsi yang tidak lepas dari perikehidupan segala lapisan masyarakat.
  5. Dalam konteks ekspresi budaya dan kegiatan ekonomi kreatif berbasis budaya di ruang-ruang publik, ruang terbuka, termasuk yang memiliki potensi khas kedaerahan dan/atau kondisi geografis khusus, pemerintah wajib berpihak pada keselamatan dan kepentingan masyarakat lokal.
  6. Dalam konteks pengembangan sub-sub sektor industri kreatif berbasis budaya, pemerintah didorong untuk berpihak pada entitas usaha mikro dan kecil, termasuk memfasilitasi pengembangannya secara profesional.
  7. Pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, kota) didorong untuk menyertakan sektor budaya dan ekonomi kreatif sebagai strategi dalam rencana pembangunan; terutama yang terkait dengan beragam elemen perikehidupan masyarakat di daerah tersebut.

 

Resolusi PBB untuk Ekraf

Rabu tanggal 20 Desember 2023 lalu, rekan dari Kemlu mengabari bahwa setelah dua bulan melakukan negosiasi intensif, Sidang Umum PBB mengadopsi Resolusi No. A/78/459 tentang “Promosi Ekonomi Kreatif untuk Pembangunan Berkelanjutan” yang diinisiasi oleh Indonesia dan didukung bersama oleh 59 negara.

[Negara-negara pendukungnya adalah sebagai berikut: Azerbaijan, Bulgaria, Cambodia, Cameroon, Chile, China, Dominican Republic, Equatorial Guinea, Fiji, India, Indonesia, Kenya, Malaysia, Mexico, Morocco, Nicaragua, Philippines, Russian Federation, South Africa, Suriname, Türki̇ye, Turkmenistan, Uzbekistan, Armenia, Australia, Bolivia, Brunei Darussalam, Costa Rica, Guatemala, Hungary, Jamaica, Kazakhstan, Lao People’s Democratic Republic, Myanmar, Namibia, Papua New Guinea, Republic of Korea, Singapore, Tajikistan, Thailand, Togo, Tunisia, Viet Nam, Barbados, Burundi, Cabo Verde, Chad, Colombia, Djibouti, El Salvador, Lebanon, Nepal, Nigeria, Panama, Peru, Saint Lucia, Solomon Islands, Timor-Leste, United Arab Emirates, Tanzania.]

Dengan adanya Resolusi ini, ekonomi kreatif akan didiskusikan secara berkala di 2nd Committee Sidang PBB (setiap dua tahun, mulai dari Sesi ke-81 dari Sidang Umum tahun 2026). Hal ini membuka lebih banyak peluang untuk mendorong kebijakan yang lebih baik, lebih banyak aksi, lebih banyak kemitraan dan pendekatan yang lebih inovatif untuk mempercepat perkembangan ekonomi kreatif.   

2023 UN Resolution CE

Turut senang dan berbangga atas pencapaian Indonesia dalam perannya sebagai inisiator yang mengangkat Ekonomi Kreatif untuk menjadi komitmen dunia. Terima kasih pada Kemenparekraf dan Kemlu atas inisiasi, dukungan dan kerja kerasnya selama ini.

Menjelang penetapan resolusi ini, dilakukan High-Level Briefing and Panel Discussion di Markas Besar PBB di New York, pada tanggal 7 September 2023. Di bawah ini tersalin yang saya sampaikan pada kesempatan tersebut. Bahasan selanjutnya tentu saja adalah apa yang akan kita lakukan setelah ini. Di posting berikutnya, ya.

=====

High-Level Briefing and Panel Discussion: Promoting Creative Economy

for Sustainable Development | Thursday, September 7th 2023 @UNHQ CR12

——

Dr. Dwinita Larasati, M.A. | titalarasati.com | @larasatita

Executive Committee, Indonesia Creative Cities Network (ICCN)

Lecturer/researcher, Institut Teknologi Bandung (ITB)

Focal point Bandung City of Design, UNESCO Creative Cities Network (UCCN)

 

Excellencies, Ladies and Gentlemen,

It is a great pleasure to be able to participate in the discussion about Creative Economy for Sustainable Development in this prominent event. Which is also quite timely, due to the recent occurrences that have forced us to find different ways to produce and consume and to interact, that have accelerated the utilisation of advanced and digital technology, and driven the dynamics of priorities regarding the choice of resources, including human capital. There is a shift to a sector of the economy that is based primarily not on extracting natural resources, but on intersecting human creativity and capital, which we recognise as the Creative Economy.

1

In the recent global forums, the subject of Creative Economy has been brought up to platforms that produced policy recommendations, including the argument that the Creative Economy is a sector that can provide inclusivity and the future of work, adding values by implementing advanced technology and creating Intellectual Property potentials, in a human-centred development ecosystem.

Creative Economy has also been implemented at the local or subnational levels, as an iteration to synchronise with the New Urban Agenda that heavily involved participations from civil society, community, and other stakeholders within the Creative Economy ecosystem. Within this scope, measurements of Creative Economy potentials and impacts have become more manageable, resulting in Creative City Index that works as a tool to assist policymakers in creating development plans and decisions based on the Creative Economy potentials in their respective regions. It is crucial to acknowledge the roles of a national-level civil society organisation such as Indonesia Creative Cities Network in persuading the local governments to synergise with affiliated local communities and workers in creative sectors.   

A Global Agenda for the Cultural and Creative Industries containing 11 key actions, each relates to its respective SDGs, has been formulated by the Global Creative Economy Council, who recognised that some of the most powerful and dynamic ideas and the fastest growth in the cultural and creative sectors are found in the Global South, including informal workers in under-resourced urban areas.

Among the most notable documents is, “Creative Economy 2030”, a policy brief that identifies the main challenges of the development of Creative Economy at the global level, among others are: harmonisation of standards, protocols and definitions, related to failed identification of the emerging skills that drive creative industries; wrong characterisation of the creative sectors as “arts”, therefore diminishing their appeal to investors seeking strong commercial returns; IP valuation and protection; and marginalisation of informal workers.

All these research, white papers and policy recommendations at the global level are widely accessible; however, it requires serious commitment and strategic synergies among all stakeholders within a Creative Economy ecosystem at multiple levels, in order to gain impactful and measurable achievements.    

2

The practice of Creative Economy appears in many forms and at different scales, depending on the potentials and capacities of the region of its implementation, also on the nomenclature of the Creative Economy sector within the governmental structure, policies and regulations.

Bali Creative Economy Roadmap that was drawn as a result of the World Conference on Creative Economy in Bali, 2022, consists of four sub-themes that are placed in quadrants with the axis of Current State and Future Landscape, and Conceptual Ideas and Concrete Action: (1) Creative Economy for Global Revival, (2) Inclusivity and SDGs Agenda, (3) IP and Rights of the Creative, (4) The Future of Creative Economy.

This roadmap aims to be adopted by multiple countries, who could place their respective Creative Economy development strategies and priorities in relevant quadrants, within similar timelines, whenever applicable. This would create an overview of Creative Economy development trends in different places, including its contribution to the SDGs agenda.

Creative Economy should be measurable through its impacts, particularly related to the urgency within its ecosystem, such as the future of works and informal economy, and to global issues such as climate, energy and food security. It is crucial to have a consistent measuring tools and indicators that can be implemented in different regions; the ones that can validate Creative Economy as a sector that has positive impacts regarding the SDGs.

In addition, the results from one global forum on Creative Economy to another will be ineffective, unless there is an entity with the capacities and resources to archive and process those results, to become the basis for the next global forum. It is crucial to put this matter into consideration, so that discourses on the Creative Economy can always be progressive and relevant to the current situation and urgencies.

3

In conclusion, promoting Creative Economy for Sustainable Development require the following:

  • Strengthening the roles of Friends of Creative Economy (FCE). Since its establishment, FCE has been an open group of people from different organisations and backgrounds from all over the world, with interests in Creative Economy. FCE has been idle, and is perhaps a strategic starting point to exercise more commitment. The prospect to form a kind of “global task force” who is capable to maintain and progress the issues of Creative Economy should be exercised.
  • Having the sub organisations within the UN whose scopes directly relate to the Creative Economy ecosystem (ILO, UNCTAD, UNESCO, WIPO) to support the progress of Creative Economy and its global programs, such as the World Conference on Creative Economy (WCCE).

Thank you.

=====

Snippets from Dublin

Berikut ini catatan-catatan lepas dari perjalanan ke Dublin dalam rangka menghadiri UCLG Culture Summit, akhir November 2023.

Kota Literatur

Dublin bergabung dengan UNESCO Creative Cities Network (UCCN) sebagai Kota Literatur sejak 2010. Sudah sepantasnya, mengingat kentalnya sejarah dan para tokoh literatur dunia yang berasal dari Ibu Kota Irlandia ini. Hampir di setiap sudut kota kita dihadapkan pada budaya literatur mereka dalam berbagai bentuk, seperti kutipan (quotes) di ruang publik, lirik lagu yang dinyanyikan di bar, dan penampilan puisi atau prosa di pembukaan acara resmi. Mereka juga masih secara aktif menggunakan bahasa Gaelic, yang selalu diucapkan terlebih dahulu sebagai salam dan pembuka, sebelum dilanjutkan dengan Bahasa Inggris, dan kemudian diucapkan lagi sebagai penutup.

Air minum complimentary di kamar hotel juga membawa semangat “literatur”. Kemasannya berupa botol ‘persegi’ berbahan kertas dan tebu “yang dipanen secara bertanggung jawab” dan “tumbuh kembali sepanjang tahun”. Pada salah satu sisinya tertera “writer’s series” dan ada foto W.B. Yeats, seorang penerima Nobel Literatur kelahiran Dublin. Jadi penasaran, ingin melihat tokoh-tokoh literatur lain di seri botol air minum ini. Hebat, ya, cara mereka mengangkat tokoh budaya lokalnya, disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan masa kini.

Teater

Ada satu hari di mana para peserta UCLG Culture Summit berkesempatan untuk menikmati acara budaya di Dublin, dengan beberapa pilihan kegiatan. Ada workshop musik, menari, perpustakaan anak, tur jalan kaki, dan sebagainya. Saya memilih untuk menonton teater di Abbey Theatre, sebuah bangunan ikonik yang dibuka sejak 1904, yang juga disebut sebagai Teater Nasional Irlandia. 

Malam itu play-nya berjudul The Quare Fellow karya Brendan Behan, disturadarai oleh  Tom Creed. Istimewanya, pertunjukan yang biasanya dimainkan hanya oleh aktor laki-laki, kali ini seluruh pemainnya adalah perempuan dan non-biner. Yang menjadi perhatian lagi adalah, teater ini penuh penonton, padahal bukan malam minggu atau hari libur. Berarti apresiasi untuk jenis pertunjukan ini sudah sangat tinggi, bagi segala kalangan, baik tua maupun muda. Ramainya malam itu seperti, kalau di kita, di bioskop yang sedang memutar film baru yang viral. Ambiens gedung teater, dengan segala memorabilianya, masih terjaga dengan baik. 

Pertunjukannya sendiri sulit diikuti, karena, meskipun berbahasa Inggris, logatnya sangat kental, istilah dan referensinya sangat Irlandia. Diam-diam mengkhayal, andai saja ada subtitle di panggung…

 

Branding Trivia

Ada trivia menarik dari branding UCLG Culture Summit 2023 ini. Seluruh materi promosi dan dokumen dari event ini mengandung kode visual yang sama, dan ada ornamen yang selalu muncul, yaitu satu garis memanjang yang memuat garis-garis pendek dalam posisi tegak lurus dengan garis memanjang tersebut, dalam formasi tertentu. Ternyata, garis-garis itu tidak disusun secara random atau demi estetika saja. Berikut ini keterangan tentang elemen visual tersebut: 

Ogham is an ancient Celtic script consisting of straight lines carved on stones or wood. We’ve chosen the Ogham word for Culture to represent our guarantee as a place of culture in global debates on sustainable development.

Mind blown! Jadi tiap rumpun garis pendek itu sebenarnya huruf, yang membentuk kata “culture”! Dan bisa diposisikan horisontal maupun vertikal, di segala media. Aduh keren banget.

 

Dublin Winter Lights

Sudah masuk musim dingin ini, langit jadi cepat gelap. Kota yang usianya sudah 700 tahun ini pusatnya dipenuhi oleh bangunan abad-16 yang megah dan kokoh, diselingi dengan bangunan-bangunan baru serta toko-toko di sepanjang trotoar. Suasana gelap, terutama pada bidang luas pada dinding gedung, dimanfaatkan sebagai kanvas besar dengan event Dublin Winter Lights.

Sebelum event tersebut dimulai, sudah ada beberapa “light graffiti” yang dapat dinikmati oleh semua orang, bisa tiba-tiba muncul begitu saja di tembok atau trotoar. Permainan cahaya yang jauh lebih ‘niat’ dapat diikuti di media sosial Kota Dublin ini. Seru ya, bisa jadi ajang ekspresi para pelaku kreatifnya, selain juga mencerahkan suasana kota.   

IMG_5989 IMG_5953

Museum Kecil

Karena ada waktu 3 jam sebelum bisa masuk kamar, saya manfaatkan untuk mampir ke The Little Museum of Dublin, yang jaraknya hanya 10 menit jalan kaki dari hotel.

Alasan ke sana? Ingin info lebih banyak soal Dublin & Irlandia, berhubung belum pernah ke sini sama sekali. Selain itu: ada ruangan khusus utk U2!

Museum yang bertempat di 1 rumah berlantai 3 ini merupakan swadaya masyarakat, yang ditertawakan orang waktu pertama dibuka. Kata mereka, “Memang siapa yang mau datang?”. Tapi sekarang jadi museum paling laris se-Dublin. Koleksi museum ini sebagian besar adalah sumbangan dari warga Dublin, mulai dari foto dan poster lawas, sampai kemasan ‘sembako’ jadul. Semuanya punya cerita.

IMG_5954 IMG_5953 IMG_5952

Saya ikutan guided tour-nya (durasi 30 menit), 13 EUR per tiket. Bareng dengan sekitar 12an pengunjung lain, menyimak cerita dari satu ruangan ke yang berikutnya. Menjelang akhir tur, tentang Dublin di tahun 1990an, tentu saja U2 disebut sebagai salah satu kebanggaan “Made in Dublin”.

Refleksi singkat: kisah dan artifak di kota kita pasti nggak kalah seru. Tapi memang perlu dipajang dengan pantas, diceritakan dengan menarik, juga dibuat merchandise-nya yang keren. Nggak usah mewah dan besar, compact saja seperti yg di Dublin ini. Heuh jadi gregetan!

IMG_5958

 

UCLG Culture Summit, Dublin 2023

UCLG (United Cities and Local Government) kembali menyelenggarakan Culture Summit, kali ini yang ke-5, di Dublin, Irlandia, pada tanggal 28 November s.d. 1 Desember 2023. Tema yang diangkat adalah “Culture. Future. Goal.We Act to Bring Local Visions to Global Tabels”. Saya kembali diundang untuk menjadi narasumber, di dua sesi, yang satu bertema “Public Spaces, Communities, Trust, Artists”, dan satu lagi “Measuring The Impacts of Cultural Policies”.  

Sesi “Public Spaces…” dipimpin oleh Mehmet Duman, Sekjen UCLG Timur Tengah dan Asia Barat (UCLG-MEWA), dengan keynote dari Michel Vallée, Pres-Dirjen, Culture pour Tous, Quebec, Kanada. Para narasumber, termasuk saya, datang dari latar belakang yang sangat beragam. Di kesempatan ini, saya menyampaikan tentang ICCN (Indonesia Creative Cities Network), Catha Ekadasa yang ke-4 (Navigasi Pembangunan), sekaligus ke-9 (Pengelolaan Penjenamaan Kota) dalam konteks PKN (Pekan Kebudayaan Nasional) yang diselenggarakan oleh Kemdikbudristek di paruh akhir 2023. Pada paparan, disampaikan juga kata-kata kunci pada program di 37 provinsi, serta Rekomendasi untuk Kongres Kebudayaan sebagai hasil PKN, yang merangkum inti aspirasi komunitas pegiat budaya dan kreativitas di wilayah masing-masing. Upaya ICCN dalam mengaktivasi komunitas di 37 provinsi melalui program yang mengangkat potensi budaya, dengan narasi yang relevan baik bagi peta jalan ICCN, Pemajuan Kebudayaan maupun Pengembangan Ekonomi Kreatif, ternyata memang sejalan dengan agenda besar para penggerak kota yang tergabung dalam/berjejaring dengan UCLG.

Agenda besar ini dituangkan dalam Culture 21: Actions (2015); Rome Charter (2020), di mana ICCN juga berkontribusi dalam perumusannya, mengenai hak (ekspresi) budaya dalam perkotaan; juga dalam Culture 21 PLUS (2025) yang sedang digarap pilotnya sejak 2019.

Sesi “Measuring…” dipimpin oleh Catherine Cullen, Pengarah dalam hal Budaya dan Kota Berkelanjutan, Komite Budaya UCLG, mantan Presiden Komite Budaya UCLG, dan Deputi Wali Kota Lille bidang Budaya, dengan keynote dari John Smithies (TAKSO, Jejaring Pembangunan Budaya Victoria) dan Nancy Duxbury (Program UNCHARTED, Universitas Coimbra). Di sesi ini, saya menyampaikan Catha Ekadasa ke-6 (Indeks Ko/Kab Kreatif), pola pikir Ekosistem Ekonomi Kreatif, dan 10 Prinsip Kota Kreatif Indonesia dalam konteks indeks: bahwa ICCN berupaya mengadaptasinya dengan Indeks Kinerja Pemerintah Indonesia, serta penerapannya di 27 ko/kab di Provinsi Jawa Barat oleh Komite Ekonomi Kreatif dan Inovasi (KREASI) Jabar, yang masih terus mengalami perbaikan dan penajaman sejak tahun 2020, yang tertuang dalam PROSPEK. Hal mengenai pengukuran ini juga telah menjadi perhatian kota-kota di seluruh dunia, sebagai salah satu cara untuk meyakinkan pemerintah masing-masing, baik lokal maupun nasional, dalam menentukan kebijakan budaya.

Demikian mengenai partisipasi ICCN dalam UCLG Culture Summit yang diselenggarakan setiap dua tahun ini; akan segera menyusul juga kabar-kabar lain yang menarik, terutama hal-hal yang dapat dipelajari dan ditindak-lanjuti dengan berbagai pihak yang ditemui, terutama dalam hal aktivasi wilayah berbasis budaya, ekonomi kreatif, dan kepariwisataan. 

Di antara Lord Mayor Dublin dan Wali Kota Ramallah, Palestina,
bersama para peserta UCLG Culture Summit 2023
Dengan The Lord Mayor of Dublin,
Daithi de Róiste

An Unfortunate Event

So… this occurrence did upset me a bit. Somehow this web page crashed(?), and as a consequence:

  1. My latest post is unretrievable (it’s a note and photos from my Kazakhstan trip to attend Astana International Forum in June 2023)
  2. All photos are gone edit: per 12 Oct 22.00 WIB all photos (at least at the latest checked pages) are back!
  3. My web design setting is ruined; too bad, I like that previous one

Other than those, at least my old writings are saved. Please bear with me in this period when I try to revive my titalarasati.com

Aturan Main UCCN

UNESCO Creative Cities Network (UCCN), yang dibentuk pada tahun 2004, kini telah menghubungkan hingga sekitar 300 kota di 90 negara di dunia yang terkategori dalam 7 klaster: Desain, Film, Gastronomi, Kriya & Seni Rakyat, Literatur, Media Art, Musik. Selama 19 tahun perjalanannya, UCCN telah mengalami beberapa kali evaluasi, termasuk upaya perbaikan terhadap operasional dan pengukuran dampaknya, baik bagi kota anggota jejaring maupun bagi organisasi UCCN itu sendiri. Salah satunya adalah yang diselenggarakan pada November 2022 lalu, berupa pertemuan antara para koordinator klaster kota-kota anggota UCCN dengan Asisten Direktur Jenderal Kebudayaan UNESCO.

Ernesto Ottone R., Assistant Director-General for Culture, ketika menyampaikan pesan penutup pada event BEYOND URBAN, Road to G20 Indonesia 2022, kerja sama antara UNESCO Cities Platform dan Indonesia Creative Cities Network

Pesan-pesan dari Asisten Direktur Jenderal Kebudayaan UNESCO

MONDIACULT 2022

  • Pengantar topik diskusi, mengenai beragam proses terkait Jejaring Kota Kreatif, terutama tentang pelaksanaan Pemantauan & Pelaporan Keanggotaan, juga proses evaluasi bagi penentuan kota-kota baru dan kemungkinan terbentuknya sebuah mekanisme pemberhentian bagi kota-kota yang tidak aktif, atas permintaan kota-kota anggota.
  • Konteks untuk usulan revisi Pemantauan & Laporan Keanggotaan (Membership Monitoring & Reporting) sebagai tindak lanjut dari penerapan Deklarasi Konferensi Dunia UNESCO tentang Kebijakan Kebudayaan dan Pembangunan Berkelanjutan – MONDIACULT 2022 oleh 150 menteri, yang mengakui kebudayaan sebagai barang publik global, dan penyusunan peta jalan yang berwawasan ke depan bagi sektor kebudayaan, termasuk elaborasi dari Global Report on Cultural Policies yang akan diluncurkan tahun 2025, yang akan mendukung advokasi global untuk kebudayaan sebagai tujuan yang berdiri sendiri pasca agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030.
  • UNESCO akan berusaha untuk melakukan tinjauan komprehensif tentang kondisi sektor budaya, baik di tingkat nasional maupun lokal, dengan tujuan memperkuat kebijakan budaya di masa mendatang, serta membangun berbagai mekanisme pelaporan berkala UNESCO di seluruh konvensi, rekomendasi, dan program-program budayanya. Hasil dari analisa ini, termasuk berbagai kemajuan dari negara-negara dan kota-kota anggota dalam mengimplementasikan Deklarasi MONDIACULT 2022, akan dipresentasikan pada Forum Dunia tentang Kebijakan Kebudayaan MONDIACULT oleh UNESCO di tahun 2025, yang selanjutnya akan diselenggarakan setiap empat tahun.
  • Ditekankan bahwa menjelang konferensi internasional ini, akan sangat penting untuk mempertahankan dialog berkala dengan para pembuat keputusanmitra dan praktisi, termasuk melalui Jejaring Kota Kreatif, untuk memberi masukan refleksi dan untuk menguatkan sinergi lintas program, demi memastikan efektivitas dan dampak yang lebih besar.

Revisi Laporan Pemantauan Keanggotaan UCCN

  • UNESCO mengusulkan untuk merevisi pelaksanaan Laporan Pemantauan Keanggotaan, dengan dukungan dari anggota jejaring, untuk memastikan meningkatnya kesesuaian antara siklus dan mekanisme pelaporan berkala, serta untuk mempertajam formulir pelaporan untuk memastikan peningkatan sinergi dengan program lain, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar pada prioritas sektor budaya, dan mengenali lebih jauh relevansi tindakan lokal terhadap pembangunan berkelanjutan global, serta menghubungkan dimensi lokal dan global.
  • Mekanisme Pemantauan Keanggotaan akan tetap menjadi kewajiban.

Kontribusi dari Kelompok Koordinator

Penyelenggaraan UCCN

  • Interkonektivitas perlu diperkuat dalam Jejaring, terutama melalui kegiatan dan inisiatif yang dipimpin oleh UNESCO dan kota-kota anggotanya.

MONDIACULT 2022: Laporan Global UNESCO tentang Kebijakan Kebudayaan

  • Perlunya memastikan partisipasi dari Kota-kota Kreatif dalam persiapan Laporan Global, termasuk melalui Laporan Pemantauan Keanggotaan, sejalan dengan pentingnya memasukkan jejaring kota-kota sebagai pelaku yang berperan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan kota di proses MONDIACULT.

Revisi Mekanisme Pemantauan Keanggotaan

  • Adalah penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan pelaporan tetap menjadi kewajiban, termasuk maksud untuk memfasilitasi pelaporan kota ke Komisi Nasional.
  • Usulan revisi disambut baik oleh kota-kota anggota, mengingat adanya kebutuhan untuk menyelaraskan kegiatan dan pelaporan dengan program-program UNESCO yang lain, dan mendukung siklus 4 tahun meskipun dibutuhkan periode transisi. Pendekatan ini dinilai bijak, karena akan memungkinkan jejaring untuk bergabung dalam dialog global dalam agenda pasca-2030.
  • Pelaporan harus bersifat kualitatif dan kuantitatif untuk memperhitungkan skala dan keragaman sumber daya tiap kota. Contoh metodologi yang memungkinkan analisis komparatif yang lebih besar adalah Monitor Kota Kreatif Uni Eropa.
  • Diperlukan struktur yang lebih efektif dari Mekanisme Pemantauan Keanggotaan, untuk meningkatkan jumlah sasaran informasi yang dapat diintegrasikan. Diperlukan juga proses ko-kreasi antar kota dalam merevisi mekanisme tersebut; juga dukungan dari otoritas tingkat pusat (nasional) untuk memfasilitasi persiapan laporan yang berkualitas.
  • Terdapat usulan untuk membentuk sebuah kelompok kerja untuk Mekanisme Pemantauan Keanggotaan.

Mekanisme bagi Kota-kota yang Tidak Aktif

  • UNESCO – berkolaborasi dengan kelompok klaster UCCN – diminta untuk meningkatkan tindakan dalam mendorong partisipasi dari kota-kota yang tidak aktif dan, bila perlu, memberlakukan konsekuensi dari ketidak-aktifan ini.
  • Terdapat usulan untuk membentuk sebuah kelompok kerja untuk mengatasi kota-kota yang tidak aktif.

Proses Evaluasi

  • Terkait proses evaluasi untuk Kota Anggota baru, diangkat pentingnya evaluasi mitra sejawat, juga perlunya menyelaraskan kriteria evaluasi melalui matriks yang disepakati oleh seluruh koordinator dan UNESCO.

Langkah Berikutnya

  • UNESCO akan meluncurkan revisi dari mekanisme evaluasi untuk aplikasi UCCN, bekerja sama dengan kota-kota anggota.
  • Usulan untuk membentuk kelompok-kelompok kerja untuk mengatasi isu kota-kota yang tidak aktif dan revisi Laporan Pemantauan Keanggotaan akan ditindak-lanjuti oleh Sekretariat UCCN bersama dengan Kelompok Koordinasi.

=====

Jadi apa artinya untuk kita?

Bagi kota-kota di Indonesia yang sudah bergabung dalam UCCN, Pekalongan, Bandung, Ambon, Jakarta, antara lain: harus memperhatikan penyusunan Laporan Pemantauan Keanggotaannya. Kota-kota ini sudah ‘terkena peraturan’ penyampaian laporan setiap 4 tahun, jadi tidak akan terkena ‘resiko’ menyerahkan laporannya dua kali berturut-turut dalam jangka waktu di bawah 4 tahun. Selain itu, akan terdapat penajaman konten laporan, yang harus lebih diselaraskan dengan hasil dari MONDIACULT, menitik-beratkan pada hal kebudayaan. Juga, tentang fasilitasi dari otoritas pusat (kementerian) untuk penyusunan laporan, serta penilaian laporan oleh rekan sejawat (meskipun selama ini memang sudah terlaksana demikian, tapi akan ditetapkan matriks yang memuat butir-butir penilaian).

Bagi kota-kota yang hendak bergabung dalam UCCN, antara lain: memperhatikan formulir aplikasi berikutnya, yang saat ini sedang dievaluasi, agar lebih mengarah kepada sektor kebudayaan sebagai implementasi dari Deklarasi Konferensi Dunia UNESCO tentang Kebijakan Kebudayaan dan Pembangunan Berkelanjutan.

Masa untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dirancang untuk berakhir pada 2030 – rentang 7 tahun dari sekarang – sementara tidak ada satu pun dari 17 targetnya yang berhasil tercapai dengan tuntas. Dari 17 target tersebut, tidak ada yang secara eksplisit menyebut “Kebudayaan”, sehingga terjadi diskusi tak terhitung terkait the missing goal tersebut. Meskipun terdapat argumen bahwa “Kebudayaan” dianggap telah menyatu (embedded) dalam seluruh target, tapi pada kenyataannya sering ‘dilupakan’ dalam perancangan strategi dan aksi untuk memenuhi SDGs. Oleh karena itu UNESCO, sebagai badan dunia yang terfokus pada kebudayaan dan edukasi, khususnya UCCN yang kota-kota anggotanya berkomitmen untuk memanfaatkan kreativitas dalam strategi pembangunan, berniat untuk menyertakan faktor Kebudayaan secara lebih sistematis dan terukur, melalui evaluasi mekanisme seleksi dan pelaporan kinerjanya.

Sebagai relevansi, cek juga ulasan dari paparan Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid, yang membawa hasil dari MONDIACULT 2022 di event WCCE 2022: Culture and Creative Economy

Pesan Ernesto Ottone R. pada BEYOND URBAN dapat disimak selengkapnya pada tautan Hari ke-2 Beyond Urban, mulai menit ke 2:02:49.

Seluruh konten event BEYOND URBAN – Road to G20, kerja sama antara UNESCO Cities Platform dan Indonesia Creative Cities Network pada tanggal 28-29 Juli 2022, dapat diakses melalui tautan ini: https://beyondurban.iccn.or.id

Tiap kota/kabupaten harus berani munculkan potensi unggulnya!

Beberapa waktu lalu di media-media sosial tersebar viral cuplikan video pidato Presiden Jokowi yang membesarkan hati para pegiat kota & kabupaten kreatif yang selama ini berupaya mengangkat keunggulan khas daerahnya. Terutama bagi mereka yang bergabung di Indonesia Creative Cities Network (ICCN), yang seluruh anggotanya memiliki komitmen untuk menerapkan 10 Prinsip Kota Kreatif Indonesia, di mana di dalamnya terdapat kata-kata kunci kearifan lokal, inovasi, kreativitas, sains & teknologi, dan pusaka. Terlebih lagi, terdapat panduan untuk mewujudkan 10 Prinsip tersebut, yaitu Catha Ekadasa, yang memuat 11 jurus yang dapat disesuaikan dengan kota/kabupaten yang memerlukan, antara lain Navigasi PembangunanMusrenbang Interaktif (Design Action), Pengelolaan City Branding, dan Indeks Kota/Kabupaten Kreatif sebagai alat penentu kebijakan bagi pemerintah daerah. 10 Prinsip dan 11 Jurus ini menjadi panduan utama bagi seluruh kota/kabupaten anggota & jejaring ICCN dalam mengidentifikasi potensi kreatif unggulnya, memposisikannya dalam ekosistem ekonomi kreatif, serta mengembangkannya hingga berdampak bagi peningkatan kesejahteraan ko/kab, warga dan komunitasnya.

Dengan berlangsungnya segala upaya yang telah dilakukan secara bottom-up dan sporadis di berbagai kota/kabupaten, bahkan sebelum seluruhnya bersepakat untuk bergabung sebagai ICCN di tahun 2015, maka pernyataan presiden tersebut menjadi semacam validasi bahwa framework ICCN berada pada jalur yang tepat.

Dukungan dan harapan terhadap Kota Kreatif dan sektor Ekonomi Kreatif sebagai solusi di masa mendatang pun telah dipaparkan secara eksplisit di berbagai forum internasional belakangan ini. Salah satunya adalah milestone global terkait rekomendasi kebijakan dan peta jalan Ekonomi Kreatif, yaitu dokumen hasil dari event Connecti:City, Urban 20 Jawa Barat dalam Presidensi G20 Indonesia 2022 berjudul “People and The Next Economy. — Recovering Together”, yang memuat 7 butir rekomendasi implementasi Sektor Ekonomi Kreatif pada skala kota. Selain itu, sebagai side event G20 200, World Conference on Creative Economy (WCCE) menghasilkan “Bali Creative Economy Roadmap 2022” yang memuat 16 aksi arah Sektor Ekonomi Kreatif di masa mendatang.

Pengarus-utamaan Ekonomi Kreatif makin terasa dengan diakuinya Ekonomi Kreatif dalam G20 Leaders’ Declaration 2022 pada butir 47 sebagai sektor yang “melibatkan ekonomi berbasis pengetahuan, kreativitas manusia, dan hak kekayaan intelektual, berkontribusi pada peningkatan ketangguhan komunitas pariwisata lokal dan UMKM melalui pembangunan modal sumber daya manusia, transformasi digital, inovasi, kemitraan pemerintah-swasta, pelestarian berkelanjutan terhadap pusaka alami dan budaya, dan pembiayaan inovatif yang juga mempertahankan nilai-nilai komersil dan budaya secara signifikan”.

“We further recognize that creative economy, which involve knowledge-based economy, human creativity, and intellectual property rights, contributes to improving the resiliency of tourism local communities and MSMEs through human capital development, digital transformation, innovation, public-private partnerships, sustainable preservation of natural and cultural heritage, and innovative financing while retaining their significant commercial and cultural values”

Saat berlangsungnya APEC 2022, Presiden Jokowi kembali menyatakan pentingnya Ekonomi Kreatif.

“Hal kedua sektor prioritas yang disampaikan Presiden Jokowi yaitu kerja sama industri kreatif sebagai sumber pertumbuhan baruEkonomi kreatif adalah sektor masa depan dan pilar pertumbuhan inklusif karena mendobrak batas geografis, gender, etnis, strata ekonomi dan mendorong pencapaian SDG”*sumber: https://setkab.go.id/dua-sektor-pemulihan-ekonomi-global-rantai-pasok-yang-resilien-dan-industri-kreatif-sebagai-pertumbuhan-baru/

Sampul Buku Putih Kota Kreatif ICCN (2021), yang memuat ulasan mengenai 10 Prinsip Kota Kreatif Indonesia dan Catha Ekadasa/ 11 Jurus untuk Mewujudkan Kota Kreatif Indonesia.

Selain forum-forum tersebut, Ekonomi Kreatif juga mendapatkan perhatian khusus dari ASEAN Creative Economy Business Forum (ACEBF) yang diselenggarakan di Bali tahun 2021, dan Asian Development Bank Institute (ADBI) yang menerbitkan “Creative Economy 2030 Policy Brief” yang didiseminasikan berbarengan dengan T20 2022.

Kembali pada konteks Kota Kreatif. UNESCO membentuk UNESCO Creative Cities Network (UCCN) sejak 2004, dalam rangka mendorong kota-kota berpotensi kreatif di dunia untuk saling berkolaborasi; memanfaatkan potensinya untuk menjawab tantangan Pembangunan Berkelanjutan. Kota-kota di Indonesia yang telah bergabung dalam UCCN adalah Pekalongan (City of Craft and Folk Arts, 2014), Bandung (City of Design, 2015), Ambon (City of Music, 2019), dan Jakarta (City of Literature, 2021). Dalam rangkaian Road to G20 Summit, bersama ICCN, UNESCO Cities Platform menyelenggarakan konferensi daring “Beyond Urban“, yang menghasilkan dokumen “Urban Solutions”, terfokus pada 3 tema prioritas G20 dengan penekanan pada isu Climate Change.

Seluruh rekomendasi tingkat dunia ini tentu akan kembali pada skala lokal, kota/kabupaten, untuk menentukan keberhasilan implementasinya. Pada dasarnya, kebijakan dan rencana strategis pembangunan daerahlah yang menjamin terwujudnya dorongan Presiden Jokowi tersebut, karena bersentuhan langsung dengan masyarakat para pelaku. Peran pemerintah daerah sebagai regulator dan fasilitator menjadi pembuka jalan utama bagi munculnya “keberanian” kota/kabupaten untuk mengakui dan bangga akan potensi khas masing-masing, sehingga eksplorasi terhadap peningkatan kapasitasnya sebagai sumber kesejahteraan pun dapat dikembangkan secara terstruktur dalam skala yang terjangkau dan terukur. Tanpa adanya sinergi dengan pemerintah, segala upaya yang dilaksanakan oleh warga, komunitas, dan pelaku ekonomi kreatif akan tetap berjalan, namun tidak akan memberikan feedback yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merancang kebijakan dan strategi pembangunan kota/kabupaten.

——————–

Tahun 2023, Indonesia kembali mengampu peran sebagai tuan rumah pertemuan tingkat tinggi, ASEAN. Merujuk pada forum-forum sebelumnya, kali ini seharusnya menjadi saat yang tepat bagi Ekonomi Kreatif untuk memenuhi berbagai rekomendasi kebijakan dan skenario yang telah ditetapkan. Terlebih bagi kota-kota kreatif di Asia Tenggara yang memiliki kemiripan demografi dan karakteristik. Melalui ICCN, Indonesia berinisiatif menampilkan karya-karya kreatif yang membawa nafas Asia Tenggara sebagai suatu wilayah. Kota-kota UCCN di wilayah ASEAN, terutama Kota-kota Desain di Asia Tenggara BandungSingapuraCebuHanoi dan Bangkok, pada pertemuan di Singapore Design Week September 2022, pernah bersepakat untuk melaksanakan semacam co-design project yang dapat menunjukkan kekuatan ekonomi kreatif negara-negara ASEAN. Pesan ini disampaikan kembali saat Bangkok Creative City Dialogue pada Februari 2023, dan rencananya akan dilanjutkan pada event Connecti:City di Bandung, Mei 2023. Upaya ini tidak akan terwujud tanpa kerja sama multi pihak, serta dukungan nyata dari tiap pelakunya. Mari manfaatkan peluang berharga ini untuk exercising cara-cara bekerja sama, mengeksplorasi berbagai skema project penciptaan bersama, menjawab tantangan terbesar kita selama ini sebagai jejaring pelaku dan komunitas (mempraktikkan “sinergi”, “integrasi”) dengan tujuan yang konkrit, yang hasilnya dapat menjadi kebanggaan bersama.

===

Links to related documents/references:

14-15 March 2022 | Policy Brief CONNECTI:CITY 2022 | U20 West Java, G20 Indonesia 2022 | People and The Next Economy – Recovering Together https://drive.google.com/file/d/1KdllzSKN0ZhmeD7jvM6NzRlfP4IDXHKW/view

28-29 July 2022 | UNESCO Cities Platform x Indonesia Creative Cities Network | Road to G20 Summit 2022 | BEYOND URBAN https://beyondurban.iccn.or.id

June 2022 | Asian Development Bank Institute (ADBI) | Creative Economy 2030: Imagining and Delivering a Robust, Creative, Inclusive, and Sustainable Recovery https://www.adb.org/publications/creative-economy-2030-imagining-and-delivering-a-robust-creative-inclusive-and-sustainable-recovery

15-16 Nov 2022 | G20 Leaders’ Declaration https://kemlu.go.id/download/L3NpdGVzL3B1c2F0L0RvY3VtZW50cy9TaWFyYW4lMjBQZXJzLzIwMjIvRzIwJTIwQmFsaSUyMExlYWRlcnMlMjclMjBEZWNsYXJhdGlvbiwlMjAxNS0xNiUyME5vdmVtYmVyJTIwMjAyMiwlMjBpbmNsJTIwQW5uZXgucGRm

2023 Projecting Indonesia’s Creative Economy Potential on the Global Stage (download file)

Kemlu-RIs-Book-Final

Bangkok Creative City Dialogue

Berbarengan dengan diselenggarakannya Bangkok Design WeekCreative Economy Agency (CEA) Thailand membuat sesi Creative City Dialogue pada tanggal 10 Februari 2023, dengan mengundang beberapa focal point UNESCO Creative Cities Network (UCCN). Secara umum mereka mengangkat tema terkait arah pembangunan kota setelah pandemi. Bagaimana budaya dan kreativitas dimanfaatkan untuk mendorong pengembangan kota, terutama dalam hal ekonomi, taraf hidup, dan ketangguhan (resilience). Salah satu yang juga dieksplorasi dalam sesi ini adalah peluang kolaborasi atau inisiasi peta jalan yang dapat tercapai dalam 4 tahun ke depan.

Pada sesi tersebut, Bandung mengawali paparannya dengan menampilkan linimasa nomenklatur Ekonomi Kreatif di Indonesia, dari sisi pemerintah dan forum/jejaring komunitas. Dari linimasa ini terlihat kesinambungan antara satu momentum dengan yang berikutnya, di mana Ekonomi Kreatif Indonesia terbangun oleh kedua sisi tersebut. Inisiatif pada tingkat komunitas, secara bottom-up menjadi pasokan bagi penentuan kebijakan, kegiatan dan program yang difasilitasi dan diregulasi oleh pemerintah secara top-down. Jadi semacam iterasi “double diamonds” yang dijalankan oleh stakeholders yang saling melengkapi. Pertemuan yang produktif antara bottom-up dengan top-down ini hanya mungkin terjadi jika terdapat ruang-ruang komunikasi yang kondusif bagi seluruh pihak, jika terdapat pihak intermediary yang memahami dan mengakomodasi kepentingan seluruh pihak secara proporsional, dan bila seluruh pihak dapat menyepakati fokus tujuan bersama yang lebih besar dari kepentingan sektoral.

Berikut ini tautan di Facebook Creative Economy Agency Thailand yang memuat risalah dari sesi tersebut: https://web.facebook.com/larasatita/posts/pfbid0bkFQMjBXTdx8RCS8BojNCn2JgsPMBpJ6eVuZcDv9CSamJwxqrDVrTvN4Vd1RzZoNl

Materi paparan dari 9 kota UCCN (Asahikawa, Bandung, Bangkok, Kuching, Nagoya, Perth, Phetchaburi, Seoul, Singapore) dapat diakses di sini: https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1dA9SYgfi55wXhP-ITYgtDJ_BbxlKf6jA?usp=share_link

Sesi diskusi dibuka setelah makan siang. Setiap peserta mendapat pertanyaan yang sama secara umum, yaitu rencana 4 (empat) tahun ke depan dalam konteks strategi pembangunan kota kreatif. Bagi Bandung, kondisi dalam 4 tahun mendatang belum dapat diprediksi dengan tenang dengan adanya dinamika sepanjang masa pilkada dan pilpres, yang sangat mungkin akan berpengaruh pada program-program dan pengambilan keputusan secara top-down. Sehingga para pelaku ekonomi kreatif sebaiknya lebih mengandalkan rencana yang diampu oleh pihak-pihak seperti simpul komunitas atau kelompok masyarakat yang kredibel, dan lembaga akademik atau pusat riset, yang operasionalnya tidak tergantung secara langsung pada disrupsi politik pemerintahan. Kesimpulan ini berdasarkan pengalaman Kota Bandung, yang meskipun telah memiliki Perda Ekraf (01/2021), eksekusinya tidak berlangsung sesuai dengan rencana.

Berbagai momentum penting juga dapat kita manfaatkan dalam mempromosikan “kreativitas” dan “ekonomi kreatif” sebagai jawaban bagi beragam tantangan Pembangunan Berkelanjutan; yang terdekat adalah KTT ASEAN 2023 yang diketuai Indonesia. Kita bisa memunculkan diri sebagai “ASEAN” melalui karya-karya kreatif yang dapat berpartisipasi dalam event tersebut, menunjukkan kekuatan potensi ekonomi kreatif di wilayah ASEAN, sekaligus menyatakan bahwa “kreativitas”, melalui proses ko-kreasi, dapat menjadi bahasa bersama di wilayah Asia Tenggara yang sangat kaya keragaman budaya.  

Disampaikan juga, bahwa dalam skala yang lebih luas, Kota Bandung bersama Provinsi Jawa Barat akan terus menyempurnakan Indeks Kota/Kabupaten Kreatif sebagai alat bantu bagi pemerintah kota/kabupaten untuk merancang kebijakan atau membuat keputusan berdasarkan data ekosistem ekonomi kreatif di wilayahnya masing-masing, sekaligus memetakan peluang kolaborasi dengan wilayah lain, melalui identifikasi keunggulan tiap wilayah dalam eksosistem ekraf.

Berikut ini tautan di Facebook Creative Economy Agency Thailand yang memuat risalah dari sesi diskusi tersebut: https://web.facebook.com/larasatita/posts/pfbid02DR1vG6mPQJhu7d6ZhYyQPRaC59GhjHdUkEhnHskXPvoGejMx6QhHaE6fZ8nKKizfl

Tautan untuk press release di situs Creative Economy Agency: https://www.cea.or.th/th/news/bangkok-creative-city-dialogue-eng https://www.cea.or.th/en/single-project/bangkok-creative-city-dialogue

Creative City Dialogue ini diharapkan untuk tidak hanya terjadi sekali ini saja, dan Bangkok menawarkan kota-kota lain untuk menyelenggarakan sesi dialog berikutnya. Nah – sebuah kesempatan yang harus disambut dengan baik. Bandung – dan kota-kota kreatif UNESCO lain di Indonesia: Pekalongan, Ambon, Jakarta – mari kita siapkan diri untuk menjadi tuan rumah di momentum terdekat kita! 

Culture and Creative Economy

I posted this on my Instagram on Oct 12, 2022 (the event itself was on Oct 7) and I thought some points might need to be referred to in the near future. Photos and the complete speech are posted here as well, for when the day comes.

20221006-WCCE-Speech

The Director General of Culture Hilmar Farid @hilmarfarid delivered his thoughts at the closing session of the World Conference on Creative Economy, titled “Towards a Sustainable Future”. It’s such a pleasure to have him here, since there has always been a dichotomy between “Culture” and “Creative Economy” within the contexts of formality: government regulations and structures. While, in fact, Creative Economy – especially in our region – can’t be separated from Cultural and Creative Industries and the infinite inspiration from (indigenous) culture, tradition, and resources.

Many points are worth highlighting, but here are some particular ones:

“On the policy side, we need to move away from our fixation on economic growth and begin to seriously take the emotional, spiritual, and cultural dimensions into account.”

“I think of the relationship between the cultural sector and the creative economy as complementary, not competitive.”

Direct stakeholders of those sectors commonly (and perhaps subconsciously) retain the mindset of “Cultural Activities” as cost exhaustive and project “Creative Economy” as an income generator. We just have to keep rediscovering a balance mechanism so the two may thrive sustainably in the future.

Thank you for the insights, Bang Fay, looking forward to having further interactions! 

The Director General of Culture Hilmar Farid @hilmarfarid delivered his thoughts at the closing session of the World Conference on Creative Economy, titled “Towards a Sustainable Future”. It’s such a pleasure to have him here, since there has always been a dichotomy between “Culture” and “Creative Economy” within the contexts of formality: government regulations and structures. While, in fact, Creative Economy – especially in our region – can’t be separated from Cultural and Creative Industries and the infinite inspiration from (indigenous) culture, tradition, and resources.

Many points are worth highlighting, but here are some particular ones:

“On the policy side, we need to move away from our fixation on economic growth and begin to seriously take the emotional, spiritual, and cultural dimensions into account.”

“I think of the relationship between the cultural sector and the creative economy as complementary, not competitive.”

Direct stakeholders of those sectors commonly (and perhaps subconsciously) retain the mindset of “Cultural Activities” as cost exhaustive and project “Creative Economy” as an income generator. We just have to keep rediscovering a balance mechanism so the two may thrive sustainably in the future.

Thank you for the insights, Bang Fay, looking forward to having further interactions!